Pemkot Cimahi Komitmen Tata Wilayah Kumuh

CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bersepakat untuk mengentaskan kawasan kumuh di Kota Cimahi. Sejauh ini, pelbagai program yang telah dilakukan berjalan lancar.

Walhasil, pnataan wilayah kumuh dilaksanakan secara masif dalam tiga tahun terakhir. Menurut Surat Keputusan (SK) Wali Kota, tahun 2015 kawasan kumuh di Kota Cimahi mencapai 176,77 hektare yang tersebar di tiga kecamatan.

Tapi angka tahun 2020, kawasan kumuh di Kota Cimahi mengalami penurunan drastis sampai tersisa seluas 12,6 hektare.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, M Nur Kuswandana mengatakan, cakupan kawasan kawasan kumuh di Kota Cimahi itu tercatat sampai tahun 2020.

“Bila angka 2020 itu kawasan kumuh di Cimahi asa 12,6 hektare lagi. Dominan itu di tengah dan selatan,” ujar Nur, Kamis (10/6/2021).

Nur Kuswandana menjelaskan, wilayah kumuh di Kota Cimahi itu merupakan hasil perhitungan mengaplikasikan peraturan lama. Kini, kata, ia, sudah ada undang-undang baru mengenai penghitungan kawasan kumuh.

Berita Lainnya

“Ada perubahan aturan yang merubah juga parameter dan indikato. Kami sedang menelaah sejauh mana perubahannya apakah mengecil apakah membesar (wilayah kumuhnya),” jelasnya.

Dia menjelaskan, ada sejumlah unsur sebuah kawasan disebut kumuh. Di antaranya bangunan yang tidak teratur, pengelolaan sampah yang buruk, tidak ada pengelolaan air bersih dan air limbah buruk, jalan lingkungan/setapak buruk, penanganan kebakaran sampai tak tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

“Indikatornya itu kondisi rumah, jalan masuk jakan, jalan masuk air limbah, jalan masuk air minum, jalan masuk kebakaran, akses drainase. Itu semua menjadi tolak ukur lokasi apakah kumuh atau tidak,” bebernya.

Dikatakannya, tiap tahun Pemkot Cimahi melalui bermacam-macam Organisasi Perangkat Tempat (OPD) terkait sampai bantuan dari pemerintah sentra maupun pemerintah provinsi selalu berusaha untuk mengentaskan wilayah kumuh di Kota Cimahi.

“Seperti akses limbah kita benahi dengan IPAL komunal. Kemudian sisi draianse kita coba benahi, ada juga program Rutilahu,” sebutnya.

Kepala Seksi Pemberesan Pengaturan Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Beny Gunadi menambahkan, pengentasan wilayah kumuh bukan persoalan pembenaran secara lahiriah saja, melainkan harus didorong dengan prilaku sehat masyarakat Kota Cimahi. Sebab menurutnya, sebaik apa saja penanganan, namun kalau pola pikir masyarakatnya ogah menjaga karenanya wilayah kumuh akan susah dientaskan.

“Jadi memang ini jadi tantangan buat kita, sesudah bertahun-tahun kita melaksanakan, namun jikalau mindset-nya, masih buang sampah dimana aja padahal sudah disediakan tempat sampah kan percuma,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mengajak terhadap semua masyarakat agar sama-sama mengentaskan kawasan kumuh. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat dan memelihara insfratuktur yang telah dibangun.